Beranda Organisasi Demo Kenaikan BBM Hingga PPN di Pandeglang Ricuh

Demo Kenaikan BBM Hingga PPN di Pandeglang Ricuh

398

PANDEGLANG.BCO.CO.ID – Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng, hingga kenaikan PPN sebesar 11 persen di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa 11 April 2022.

Ratusan mahasiswa itu sebelumnya melakukan aksi longmarch dari Gedung Pancasila hingga Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang dengan membawa spanduk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM, minyak goreng, sampai PPN.

“Kami HMI Cabang Pandeglang melakukan aksi ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil. Dari mulai BBM dinaikkan, minyak goreng yang tidak kunjung ada penyelesaian, hingga PPN yang dinaikan,” kata Hadi, Koordinator Aksi.

Selain longmarch, mahasiswa juga melakukan aksi dorong motor sebagi bentuk protes terhadap kenaikan dan kelangkaan BBM. “Tadi juga kami melakukan aksi dorong motor, bentuk dari langkanya bahan bakar di lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, bahwa HMI Pandeglang merasa kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya DPRD Kabupaten Pandeglang yang tidak ada itikad untuk menemui massa unjuk rasa. Padahal mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi dan membuat fakta integritas. Atas kekecewaan tersebut, mahasiswa itu pun melempari Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang dengan ratusan telur dan tomat busuk. “Kami sangat kecewa kepada Pemerintah, khususnya DPRD, kita ingin aspirasi kita didengar dan disampaikan kepada pemerintah pusat, itu saja,” imbuhnya.

Dalam aksinya, mahasiswa yang identik dengan warna hijau putih dan hitam itu memberikan 9 tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Pandeglang, yakni;

A. Menolak kenaikan BBM dengan menandatangani fakta Integritas yang disampaikan langsung DPRD Pandeglang kepada DPR RI.

B. Menuntut DPRD dan Bupati Kabupaten Pandeglang menolak kenaikan bahan pokok (minyak goreng).

C. Tolak Tarif PPN.

D. Menuntut DPRD untuk menolak IKN (Ibu Kota Negara).

E. Menuntut eksekutifdan legislative menolak penundaan Pemilu 2024 sesuai dengan UUD 1945.

F. Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi covid-19.

G. Menuntut aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap mafia dan oknum minyak goreng yang terjadi di setiap wilayah.

H. Tegakkan supremasi hukum yang baik dan meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

I. Stop kriminalisasi aktivis, jurnalis, mahasiswa dan masyarakat serta pemuda yang menyampaikan aspirasi dan pendapat. []