Beranda Organisasi Rehab Kantor Kemenag Telan Biaya Miliaran, Mahasiswa Pandeglang Sebut Ada Dugaan Monopoli

Rehab Kantor Kemenag Telan Biaya Miliaran, Mahasiswa Pandeglang Sebut Ada Dugaan Monopoli

207

PANDEGLANG, BCO.CO.ID – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Rabu 02 Juni 2021.

Dalam aksinya, mereka menyebutkan adanya dugaan monopoli proyek rehabilitasi kantor Kemenag yang menelan biaya Rp2,1 miliar. Bahkan, massa juga menduga ada setoran proyek kepada oknum Kemenag.

Ketua GMNI Pandeglang Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran proyek pembangunan kantor Kemenag itu diduga ada oknum pejabat yang berani meminta setoran. “Maka tidak heran ditubuh Kemenag yang dinilai sebagai instansi suci, tetapi didalamnya terdapat dugaan beberapa oknum yang melakukan praktik setoran proyek,” kata Afandi, Ketua GMNI Pandeglang.

Afandi menilai, seharusnya dalam pengadaan proyek rehabilitasi gedung Kemenag sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi, pada praktiknya diduga terjadi monopoli proyek. Sehingga akan mengakibatkan kualitas pembangunan kurang maksimal. “Tentunya dengan adanya setoran ini akan berdampak pada kualitas bangunan dan hanya pemborosan anggaran semata. Pembangunan kantor Kemenag yang dikerjakan CV Deshira Karya Utama dengan anggaran Rp2,1 miliar juga terkesan dipaksakan,” ujarnya.

Afandi mendesak penegakan hukum untuk turun tangan menangani dugaan indikasi monopoli proyek di Kemenag. “Kami mendorong KPK dan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk melakukan pengawasan dan mengaudit seluruh program Kemenag. Terutama proyek rehabilitasi gedung Kemenag guna menyelamatkan keuangan negara dari oknum-oknum yang merugikan negara,” imbuhnya.

Senada dikatakan Maulana Yusuf mahasiswa lainnya. Dia mendesak pemerintah pusat untuk memberikan teguran terhadap oknum Kemenag. “Pecat kepala Kemenag dan oknum Binwil Kemenag yang diduga melakukan kongkalikong dalam proyek rehabilitasi ditubuh Kemenag,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kemenag Pandeglang Endang mengklaim, tidak adanya monopoli proyek pada rehabilitas gedung Kemenag. Ia menegaskan bahwa proses lelang pembangunan sudah sesuai aturan. “Monopolinya dimana ? Kita instansi pemerintah harus taat pada peraturan dan undang-undang pemerintah yang berlaku. Kan sudah ada Peraturan Presiden nomor 12 dan 18 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Di mana pembangunan ini sudah ada panitia Pokja yang kita usulkan ke pusat, dan pokja ini harus taat aturan,” tegasnya. []