Beranda Humaniora Tolak Anggaran Perjalanan Dinas, Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Pandeglang

Tolak Anggaran Perjalanan Dinas, Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Pandeglang

430

PANDEGLANG, BCO.CO.ID – Puluhan Mahasiswa dari DPC GMNI, PC HMI, dan LMND Kabupaten Pandeglang melakukan unjuk rasa penolakan terhadap anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp88 Miliar, di Gedung DPRD Pandeglang, Senin 08 Maret 2021.

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menilai, sebagai pemangku kebijakan. Pemkab Pandeglang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat atas visi misi, kinerja, serta program strategisnya dalam rangka tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, saat masa pandemi covid-19  ini seharusnya lebih mempertimbangkan dengan kondisi sosial dalam memulihkan ekonomi dan penanganan covid-1. Menurut mereka hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021. “Sekarang masyarakat sedang mengalami kesulitan dimasa pandemi ini, tapi melihat kondisi yang diperlihatkan APBD Kabupaten Pandeglang 2021 dirasa sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan saja, terlihat dari pagu perjalanan dinas baik legislatif maupun eksekutif mencapai angka 88 miliar,” kata Tb Afandi, Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang.

Dikatakan, seharusnya DPRD Pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggaran tahun 2021 lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tercatat, tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya 38 miliar akan tetapi saat ini meningkat menjadi 41 miliar.

Tidak hanya itu, anggaran perjalanan Dinas Kesehatan dan Pengendali Penduduk Keluarga berencana dan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang pun menjadi sorotan puluhan mahasiswa, yakni mencapai 26 miliar, dan 3 miliar. “Kami ingin mengatahui perjalanan dinas sampai sebesar itu sejauhmana urgensinya. Jangan-jangan itu akal-akalan pemangku kebijakan untuk merampok uang rakyat,” terangnya.

Mahasiswa melihat, bahwa kejadian tersebut terkesan tidak transparan, bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan unsur OKP dan terkesan ditutupi oleh Pemkab Pandeglang. Puluhan mahasiswa tersebut meminta agar Pemkab Pandeglang merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai 88 miliar itu. “Kita meminta agar dilakukan refocusing untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan insfrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang,” tegasnya. [Pian]