Beranda Humaniora Anggaran Perjalanan Dinas Fantastis, Mahasiswa Sebut Pemkab Pandeglang Pemborosan

Anggaran Perjalanan Dinas Fantastis, Mahasiswa Sebut Pemkab Pandeglang Pemborosan

170

PANDEGLANG.BCO.CO.ID – Gabungan mahasiswa yang berdemontrasi soal anggaran perjalanan dinas OPD di Kabupaten Pandeglang meluapkan kekesalannya dengan berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin 08 Maret 2021.

Mahsiswa menyebut, Postur APBD Kabupaten Pandeglang 2021 untuk perjalanan dinas sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan. Hal itu terlihat itu pada anggaran perjalanan dinasi yang mencapai angka Rp88 Miliar. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggaran tahun 2021 seharusnya memikirkan kepentingan masyarakatnya, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja,” kata Hadi Setiawan, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang.

Hadi menjelaskan, pada tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya sekitar 38 miliar dan meningkat menjadi 41 miliar pada tahun 2021. Selain menyinggung soal tingginya anggaran perjalanan dinas DPRD, Hadi juga turut menyentil dua OPD lainnya yang dinilai tidak rasional.

“Artinya mereka sudah hilang hati nurani sebagai wakil rakyat Kabupaten Pandeglang. Apapun Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih menonjol ada di Dinas Kesehatan yang mencapai 26 Miliar, dan belum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mencapai 3 miliar ini jelas angka yang tidak rasional,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua LMND Muhamad Fiqri dalam orasinya mengatakan, pihaknya melihat kejadian itu terkesan tidak transparan, bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan beberapa unsur OKP dan terkesan ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Kita patut menduga terjadi praktik KKN dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang merefocusing anggaran perjalanan Dinas yang mencapai Rp88 Miliar untuk dialokasikan pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang,” terang Muhamad Fiqri.

Adapun tuntutan dalam unjuk rasa yakni, meminta refocusing anggaran perjalanan dinas baik legislatif maupun eksekutif, memaksimalkan kinerja eksekutif dan legislatif agar lebih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang. serta, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi. “Jika tuntutan kami tidak di indahkan dalam waktu 7×24 jam,maka kami dari Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang (GMNI,HMI,LMND) akan menggelar aksi demonstrasi kembali dengan seluruh OKP yang ada di Kabupaten Pandeglang,” tutup Muhamad Fiqri. []