Beranda Organisasi Fantastis! Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Pemkab Pandeglang Capai Rp 88,7 Miliar

Fantastis! Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Pemkab Pandeglang Capai Rp 88,7 Miliar

4656

PANDEGLANG.BCO.CO.ID – Anggaran perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2021 para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang yang tersebar di sejumlah dinas, sekretariat DPRD, dan Setda Pandeglang, cukup fantastis yakni mencapai sekitar Rp 88,7 miliar. Data tersebut bahkan beredar di media sosial dan mendapat sorotan elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dua organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Pandeglang, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti soal besarnya pagu anggaran perjalanan dinas Rp 88.735.965.919 yang dialokasikan untuk 38 OPD.

Dari pagu anggaran Perdin tersebut, hampir setengahnya dialokasikan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang mencapai Rp41.158.855.750 dan alokasi anggaran lainnya untuk Dinas Kesehatan yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 26.842.933.560.

Ketua HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan mengatakan, Bupati dan DPRD Pandeglang seharusnya memprioritaskan kepentingan publik dalam menentukan program prioritas. Dalam hal anggaran perjalanan dinas tersebut nilainya sangat fantastis dan tidak masuk akal. Lebih cenderung berupaya melakukan pemborosan, terlebih saat semua anggaran difokuskan pada penanganan virus corona.

“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan covid atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” ujar Hadi kepada BCO, Rabu 24 Februari 2021.

Hadi mempertanyakan terkait pentingnya perjalanan dinas, terlabih pada kondisi setiap daerah melakukan pembatasan kegiatan berkaitan dengan Covid-19. “Perjalanan dinas itu dimana urgensinya? atau apa manfaatnya?. Disaat pandemi ini semua beralih menggunakan Zoom meeting, misalnya. Semua yang sifatnya rapat, belajar atau pembahasan lainnya bisa dilakukan secara daring. Manfaatkan teknologi itu agar tidak boros anggaran,” katanya.

Hadi berharap, Bupati dan DPRD Pandeglang bijak dalam menggunakan uang rakyat, terlebih Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, sesuai SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua DPC GMNI Pandeglang, TB Muhammad Afandi. Aktivis mahasiswa ini menyesalkan sikap DPRD Pandeglang dan Bupati Pandeglang yang seolah tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi Pandemi Covid19.

“Untuk perjalanan dinas, jelas angkanya sangat fantastis. Kalau wakil rakyat (DPRD) dan Bupati serta jajarannya peduli terhadam masyarakat, mereka tidak mungkin menganggarkan perjalanan dinas sebesar itu. Masih banyak yang harus diprioritaskan, seperti pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikan, serta urusan kesehatan yang masih perlu banyak perhatian,”  ujar Afandi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak dari Pemkab Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dapat dikonfirmasi. []