Beranda Humaniora Dituding Tak Kantongi Izin, Warga dan Mahasiswa Minta Pemda Usir PT BBR

Dituding Tak Kantongi Izin, Warga dan Mahasiswa Minta Pemda Usir PT BBR

547
Warga dan mahasiswa demo kantor Bupati Pandeglang terkait perizinan, Rabu 17 Februari 2021.

PANDEGLANG, BCO.CO.ID – Puluhan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Sumurlaban (AMS), beserta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten, menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Pandeglang, Rabu 17 Februari 2021.

Dalam aksinya, puluhan masyarakat Desa Sumurlaban, Kecamatan Angsana beserta Mahasiswa mendesak agar Pemda Pandeglang mengusir perusahaan PT. Bumi Banten Raya (BBR) yang diduga tidak mengantongi izin dan telah melakukan penyerobotan lahan milik warga setempat.

“Perusahaan PT. Bumi Banten Raya (BBR) tidak mengantongi izin dalam kegiatan usaha di Desa Sumurlaban. Oleh sebab itu harus di usir, bahkan lebih ironis lagi PT. BBR sudah merongrong hak masyarakat dengan cara menyerobot lahan milik masyarakat dengan cara menanam pohon hanja tanpa diketahui oleh pemilik,” kata Aziz Zulhakim, Koordinator Lapangan dalam orasinya.

Azis menuturkan, bahwa Perusahaan PT. Bumi Banten Raya yang bergerak dibidang industri kayu, diduga tak memiliki izin usaha dan tetap beroperasi meski cacat administrasi. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemilik kebijakan atas aturan perda perizinan hasil kesepakatan bersama sebagai payung hukum di Kabupaten Pandeglang. Diketahui menurut Azis, PT. Bumi Banten Raya telah 10 tahun lebih beroperasi dari mulai tahun 2010 hingga saat ini.

“Ditengah maraknya dugaan PT. Bumi Banten Raya adalah perusahaan illegal, perusahaan tersebut juga diduga kuat berupaya melakukan penyerobotan lahan masyarakat Desa Sumurlaban dan itu diperkuat dari pengakuan masyarakat ke kami,” tambahnya.

Sementara, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mathlaul Anwar Banten Jefri Nugroho menuding Bupati Pandeglang beserta dinas terkait hanya berdiam diri tanpa melakukan tindakan terhadap perusahaan yang diduga kuat tak berizin ini.

“Bupati, DPRD Pandeglang serta Satpol PP Pandeglang selama ini membiarkan perusahaan yang tidak ada ijin atau Ilegal bergerak atau beroperasi di Kabupaten Pandeglang,” ucap Jefri.

Jefri menjelaskan, menurut pengakuan masyarakat yang diterimanya, adanya perjanjian awal kontrak selama 7 tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000; Namun setelah habis masa kontrak itu, pihak perusahaan mengklaim bahwa lahan yang digunakannya adalah kontrak 25 tahun. Selain itu pihak perusahaan PT. Bumi Banten Raya juga dituding memalsukan dokumen milik masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, sambung Jefri, hal itu membuktikan bahwa diduga pihak perusahaan berupaya melakukan pemalsuan dokumen-dokumen untuk melancarkan aksinya mengambil lahan masyarakat Desa Sumurlaban.

“Padahal masyarakat dulunya itu hanya mengetahui kontrak selama 7 tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000,- dan masyarakat masih memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah,” jelasnya.

Oleh sebab itu, gelar aksi Demo ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan masyarakat Sumurlaban dari Investor yang diduga tak mengantongi izin. Serta dengan gerakan aksi ini, masyarakat berharap terhadap Penegakan Hukum dan Penegakan Perda di Kabupaten Pandeglang segera mengatasi permasalahan yang terjadi di desa Sumurlaban.

“Tutup dan usir perusahaan PT. Bumi Banten Raya yang tak berizin atau ilegal di Kecamatan Angsana. Usir investor bodong yang telah merugikan dan meresahkan masyarakat Desa Sumurlaban Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang,” tandasnya.

Selain itu, para demosntran juga mendorong Polres Pandeglang untuk membantu mengutamakan masyarakat serta menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan penyerobotan lahan milik warga Sumurlaban tersebut. []