Beranda Humaniora BPNT Perlu Pengawalan Ketat, Dinsos Gandeng Kejari Pandeglang

BPNT Perlu Pengawalan Ketat, Dinsos Gandeng Kejari Pandeglang

230
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinsos dengan kejari Pandeglang, Selasa 16 Februari 2021.

PANDEGLANG.BCO.CO.ID – Hadirnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar hak masyarakat bisa tersampaikan perlu pengawalan ketat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk pendampingan.

“MoU dengan Kejaksaan merupakan agenda rutin kami, kebetulan pada awal tahun ini Dinsos yang pertama dan selanjutnya akan diikuti oleh OPD lainnya,” ujar Bupati Pandeglang Irna Narulita usai penandatanganan perjanjian antara Dinsos dengan Kejari Pandeglang, di Offroom Setda, Selasa 16 Februari 2021

Dengan adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan, Irna meyakini tidak hanya program sosial, seluruh program kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) akan berjalan sesuai dengan ketentuan. “Kami tidak ingin salah langkah. Kami butuh pendampingan dan masukan dari pihak Kejaksaan,” ujar Irna.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Suarno mengatakan bahwa salah satu tugas Kejaksaan adalah sebagai pengacara negara, dan memberikan bantuan hukum perdata dan Tata Usaha Negara. “Sekarang kita masuk ke dalam tim koordinasi Bansos pangan. Kita fokus pencegahan. Untuk itu akan ada pendampingan agar bansos berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Suarno.

Ditegaskan, jika dalam perjalanan penyaluran bansos pangan ini pada pelaksanaan di lapangan terindikasi ada ketidaksesuaian, sebagai timkor pihaknya akan memanggil suplier, e-warung, atau pun pendamping. “Kita lihat siapa yang paling bertanggung jawab. Karena ini sifatnya perdata, kita akan berikan pendampingan agar permasalahan itu bisa terselesaikan,” katanya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah mengatakan dengan adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan diharapkan dapat melindungi hak kelompok penerima manfaat (KPM). “Jangan sampai hak mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya optimis adanya pendampingan penyaluran bansos pangan akan lebih baik,” ujar Nuriah.

Selain dengan Kejaksaan, kata Nuriah, Dinsos juga akan melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasioan Indonesia (TNI) untuk program lainnya. “Besok kita akan kerjasama dengan Polres untuk RTLH (rumah tidak layak huni),” tambahnya. []